Jakarta -Program kredit rumah bersubsidi sudah berlangsung sejak 38 tahun lalu di Indonesia. Selama perjalanan waktu pola dan konsep subsidi sempat mengalami perubahan. Kini yang berlaku adalah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi bunga dalam tempo hingga kredit selesai.
Selama program FLPP, realisasi pembiayaan tak pernah tercapai, bahkan bank pelaksana yang aktif hanya BTN. Selain itu, sempat terjadi kisruh suku bunga FLPP dari 8,15% hingga berubah menjadi 7,25%. Pada FLPP, konsumen bisa mencicil rumah hingga 20 tahun dengan bunga dan cicilan tetap.
Lalu kementerian perumahan rakyat mengeluarkan kebijakan baru, FLPP akan diberikan kepada rusun saja mulai 1 April 2015. Subsidi bunga untuk rumah tapak hanya berlaku sampai 31 Maret 2015.
Berdasarkan data Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang dikutipdetikFinance
Kamis, 01 Mei 2014
Rabu, 30 April 2014
Bunga KPR Subsidi Masih 7,25% Hingga Akhir Maret 2015
Jakarta -Pemerintah akan menghentikan penyaluran subsidi bunga kredit untuk rumah tapak (landed house) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mulai 1 April 2015.
Artinya konsumen yang ingin mendapatkan subsidi rumah tapak dengan bunga flat 7,25%/tahun masih ada waktu hingga 31 Maret tahun depan. Bagi konsumen yang menandatangani akte jual beli sebelum tanggal 31 Maret 2015, akan tetap menikmati subsidi bunga 7,25% sampai berakhir KPR.
"Harga sama saja, bebas sesuai pasar. Bedanya kalau pakai subsidi bunga itu 7,25% sampai 31 Maret 2015. Setelah itu rumah tapak pakai bunga pasar saja," kata Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo kepada detikFinance.
Sri mengatakan, subsidi bunga setelah tanggal 31 Maret 2015 hanya akan berlaku untuk KPR rumah susun. Untuk rumah tapak, bunga KPR-nya akan disesuaikan bunga pasar yang ditentukan bank pembiayaan masing-masing.
"Mungkin 11%-12% selisihnya suku bunganya 5%, tergantung perkembangan suku bunga bank di pasar. Rusun tetap 7,25%," jelasnya.
Sri menegaskan, meski kebijakan ini ditujukan untuk mendorong masyarakat agar tinggal di rumah susun (rusun), pemerintah membebaskan bagi masyarakat untuk membeli rumah tapak. Konsekuensi bunga KPR lebih tinggi alias mengikuti bunga pasar.
"Itu pilihan. Kalau mereka pengen rumah tapak ya mereka harus tanggung sendiri. Kenyamanan sendiri ya harus dibayar sendiri," jelasnya.
Sri juga mengatakan, mulai 1 April 2015 nanti, pasokan untuk rumah tapak akan semakin berkurang, sebalik rusun milik akan semakin bertambah. "Kalau sekarang belum karena belum diberlakukan. Kalau nanti mungkin akan ada (penurunan)," tutupnya.
Artinya konsumen yang ingin mendapatkan subsidi rumah tapak dengan bunga flat 7,25%/tahun masih ada waktu hingga 31 Maret tahun depan. Bagi konsumen yang menandatangani akte jual beli sebelum tanggal 31 Maret 2015, akan tetap menikmati subsidi bunga 7,25% sampai berakhir KPR.
"Harga sama saja, bebas sesuai pasar. Bedanya kalau pakai subsidi bunga itu 7,25% sampai 31 Maret 2015. Setelah itu rumah tapak pakai bunga pasar saja," kata Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo kepada detikFinance.
Sri mengatakan, subsidi bunga setelah tanggal 31 Maret 2015 hanya akan berlaku untuk KPR rumah susun. Untuk rumah tapak, bunga KPR-nya akan disesuaikan bunga pasar yang ditentukan bank pembiayaan masing-masing.
"Mungkin 11%-12% selisihnya suku bunganya 5%, tergantung perkembangan suku bunga bank di pasar. Rusun tetap 7,25%," jelasnya.
Sri menegaskan, meski kebijakan ini ditujukan untuk mendorong masyarakat agar tinggal di rumah susun (rusun), pemerintah membebaskan bagi masyarakat untuk membeli rumah tapak. Konsekuensi bunga KPR lebih tinggi alias mengikuti bunga pasar.
"Itu pilihan. Kalau mereka pengen rumah tapak ya mereka harus tanggung sendiri. Kenyamanan sendiri ya harus dibayar sendiri," jelasnya.
Sri juga mengatakan, mulai 1 April 2015 nanti, pasokan untuk rumah tapak akan semakin berkurang, sebalik rusun milik akan semakin bertambah. "Kalau sekarang belum karena belum diberlakukan. Kalau nanti mungkin akan ada (penurunan)," tutupnya.
Selasa, 29 April 2014
Tunggu Pilpres, Ciputra Tunda Pembangunan 10 Proyek Properti
Jakarta -PT Ciputra Development Tbk (CTRA) menunda pembangunan 10 proyek pada 2014 karena menunggu pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres). Proyek-proyek tersebut terdiri dari pembangunan perumahan, hotel, dan rumah sakit.
Direktur Ciputra Development Tulus Santoso mengatakan penundaan ini merupakan refleksi dari keinginan investor. Perseroan akan menunggu apakah pilpres berjalan aman, stabil, dan 1 atau 2 putaran.
"Timing-nya memang setelah pemilu, praktis semester II. Itu jika berlangsung 1 putaran," ungkap Tulus di Gedung Bursa Efek Indonesia.
Bila Pilpres tidak 1 putaran, lanjut Tulus, maka proyek-proyek tersebut akan ditunda kembali. Dampaknya akan membuat target penjualan sulit tercapai. Perseroan menargetkan penjualan sebesar Rp 10 triliun pada tahun ini.
"Agak problem kalau berlangsung dua putaran," ujarnya.
Pilpres yang berlangsung aman, tambah Tulus, dapat membentuk iklim investasi yang kondusif. Namun jika ada kericuhan, maka proyek yang berjalan pada semester I akan terganggu dan mempengaruhi persepsi investor.
"Ya persepsi itu berpengaruh. Sekarang yang mendistorsi kan persepsi," sebutnya
Direktur Ciputra Development Tulus Santoso mengatakan penundaan ini merupakan refleksi dari keinginan investor. Perseroan akan menunggu apakah pilpres berjalan aman, stabil, dan 1 atau 2 putaran.
"Timing-nya memang setelah pemilu, praktis semester II. Itu jika berlangsung 1 putaran," ungkap Tulus di Gedung Bursa Efek Indonesia.
Bila Pilpres tidak 1 putaran, lanjut Tulus, maka proyek-proyek tersebut akan ditunda kembali. Dampaknya akan membuat target penjualan sulit tercapai. Perseroan menargetkan penjualan sebesar Rp 10 triliun pada tahun ini.
"Agak problem kalau berlangsung dua putaran," ujarnya.
Pilpres yang berlangsung aman, tambah Tulus, dapat membentuk iklim investasi yang kondusif. Namun jika ada kericuhan, maka proyek yang berjalan pada semester I akan terganggu dan mempengaruhi persepsi investor.
"Ya persepsi itu berpengaruh. Sekarang yang mendistorsi kan persepsi," sebutnya
Tulus sendiri masih optimistis pilpres dapat berjalan lancar, aman, dan 1 putaran. Ini akan membuat proyek-proyek properti bisa dijalankan dan target penjualan perseroan tercapai.
"Dengan stabilitas politik dan ekonomi, kami luncurkan 10 proyek baru yang mendukung target penjualan kami," tegasnya.
Tulus menyebutkan 10 proyek tersebut berlokasi di Kemayoran, Fatmawati, Maja, Malang, Pontianak, Serang, Samarinda, Bali, dan Ringraod Jakarta Barat. Nilainya beragam, untuk perumahan sekitar Rp 50-100 miliar, hotel Rp 1 triliun, dan rumah sakit Rp 250 miliar.
"Untuk hotel akan didanai secara gradual oleh bank. Kemudian kalau pengembangan perumahan itu dana sendiri saja," tutur Tulus.
"Dengan stabilitas politik dan ekonomi, kami luncurkan 10 proyek baru yang mendukung target penjualan kami," tegasnya.
Tulus menyebutkan 10 proyek tersebut berlokasi di Kemayoran, Fatmawati, Maja, Malang, Pontianak, Serang, Samarinda, Bali, dan Ringraod Jakarta Barat. Nilainya beragam, untuk perumahan sekitar Rp 50-100 miliar, hotel Rp 1 triliun, dan rumah sakit Rp 250 miliar.
"Untuk hotel akan didanai secara gradual oleh bank. Kemudian kalau pengembangan perumahan itu dana sendiri saja," tutur Tulus.
Senin, 28 April 2014
Ini Alasan Pemerintah akan Cabut Subsidi Rumah Tapak
Jakarta -Pemerintah akan menghentikan subsidi bunga kredit rumah tapak mulai 1 April 2015. Namun subsidi untuk rumah susun sederhana milik (Rusunami) tetap dilanjutkan, kenapa?
Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan (Kemenpera) Sri Hartoyo mengatakan kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan rusun lebih banyak di pusat-pusat kota. Alasannya ketersediaan lahan semakin menipis dan harganya terus melonjak.
"Diarahkan untuk rusun, karena sekarang tanah semakin terbatas, harga semakin mahal, kalau harganya murah itu jauh dari tempat kerja, sehingga mendorong rusun itu biar dekat rumah dan tempat kerja," kata Sri saat ditemui detikFinance di kantor Kementerian Perumahan Rakyat, Jalan Raden Saleh.
Selain agar dekat ke tempat kerja, Sri menjelaskan,banyak terjadi konversi lahan produktif seperti lahan pertanian dan perkebunan dibangun perumahan. Pembangunan perumahan tapak jelas memakan lahan lebih banyak ketimbang rumah susun.
"Biasanya harga tanah dengan tempat kerja itu itu mahal, kalau rusun bisa ngirit. Sekarang ini kecenderungannya lahan produktif dipakai untuk pemukiman perumahan, ini agar tidak terjadi konversi lahan produktif. Yang jelas, agar rumah itu semakin tidak menjauh dari perkotaan," katanya.
Ia menilai, ke depan, masyarakat Indonesia harus semakin maju, dan realistis dengan kenyataan bahwa harga tanah untuk perumahan semakin mahal, sehingga pasokan untuk rumah tapak terus menurun.
"Ini kan yang namanya kita harus tetap maju terus realistis dengan kenyataan, tanah semakin sulit. Itu rumah semakin tersebar di seluruh wilayah," tutupnya.
Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan (Kemenpera) Sri Hartoyo mengatakan kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan rusun lebih banyak di pusat-pusat kota. Alasannya ketersediaan lahan semakin menipis dan harganya terus melonjak.
"Diarahkan untuk rusun, karena sekarang tanah semakin terbatas, harga semakin mahal, kalau harganya murah itu jauh dari tempat kerja, sehingga mendorong rusun itu biar dekat rumah dan tempat kerja," kata Sri saat ditemui detikFinance di kantor Kementerian Perumahan Rakyat, Jalan Raden Saleh.
Selain agar dekat ke tempat kerja, Sri menjelaskan,banyak terjadi konversi lahan produktif seperti lahan pertanian dan perkebunan dibangun perumahan. Pembangunan perumahan tapak jelas memakan lahan lebih banyak ketimbang rumah susun.
"Biasanya harga tanah dengan tempat kerja itu itu mahal, kalau rusun bisa ngirit. Sekarang ini kecenderungannya lahan produktif dipakai untuk pemukiman perumahan, ini agar tidak terjadi konversi lahan produktif. Yang jelas, agar rumah itu semakin tidak menjauh dari perkotaan," katanya.
Ia menilai, ke depan, masyarakat Indonesia harus semakin maju, dan realistis dengan kenyataan bahwa harga tanah untuk perumahan semakin mahal, sehingga pasokan untuk rumah tapak terus menurun.
"Ini kan yang namanya kita harus tetap maju terus realistis dengan kenyataan, tanah semakin sulit. Itu rumah semakin tersebar di seluruh wilayah," tutupnya.
Minggu, 27 April 2014
Pengusaha Properti Berharap Ekonomi Membaik dan Bunga Turun
Jakarta -Defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) telah menunjukkan tren perbaikan pasca memuncak pertengahan tahun lalu. Namun, pengusaha properti berharap pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat agar sektor ini bisa kembali tumbuh.
Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Tulus Santoso mengatakan bila CAD membaik lebih cepat, artinya fundamental ekonomi bisa lebih stabil. Gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bisa dikurangi.
Secara sistematis, itu akan membuat Bank Indonesia (BI) mengkaji penurunan suku bunga acuan yang saat ini 7,5%.
"Kita harapkan setelah Pemilu dan pemerintahan baru kurs dan CAD akan kembali normal. Jadi tingkat bunga juga kembali ke normal," kata Tulus di Gedung Bursa Efek Indonesia.
Suku bunga yang masih tinggi, lanjut Tulus, menyebabkan sektor properti melambat. Terlihat pada kuartal I-2014, pendapatan Ciputra Development tercatat Rp 1,2 triliun. Padahal target sampai akhir tahun Rp 7,3 triliun.
"Saat ini ada distorsi karena regulasi dari BI soal uang muka dan bunga kredit yang meningkat. Itu semua berpengaruh," katanya.
Tulus memperkirakan memang suku bunga acuan sulit untuk turun menjadi 5,75% dalam waktu dekat. Namun yang terpenting untuk sementara adalah kestabilan, dan ini menjadi tugas pemerintahan mendatang.
"Kestabilan itu penting. Sekarang baru membaik, kalau tiba-tiba turun terus naik lagi susah pengembang," ujarnya.
Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Tulus Santoso mengatakan bila CAD membaik lebih cepat, artinya fundamental ekonomi bisa lebih stabil. Gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bisa dikurangi.
Secara sistematis, itu akan membuat Bank Indonesia (BI) mengkaji penurunan suku bunga acuan yang saat ini 7,5%.
"Kita harapkan setelah Pemilu dan pemerintahan baru kurs dan CAD akan kembali normal. Jadi tingkat bunga juga kembali ke normal," kata Tulus di Gedung Bursa Efek Indonesia.
Suku bunga yang masih tinggi, lanjut Tulus, menyebabkan sektor properti melambat. Terlihat pada kuartal I-2014, pendapatan Ciputra Development tercatat Rp 1,2 triliun. Padahal target sampai akhir tahun Rp 7,3 triliun.
"Saat ini ada distorsi karena regulasi dari BI soal uang muka dan bunga kredit yang meningkat. Itu semua berpengaruh," katanya.
Tulus memperkirakan memang suku bunga acuan sulit untuk turun menjadi 5,75% dalam waktu dekat. Namun yang terpenting untuk sementara adalah kestabilan, dan ini menjadi tugas pemerintahan mendatang.
"Kestabilan itu penting. Sekarang baru membaik, kalau tiba-tiba turun terus naik lagi susah pengembang," ujarnya.
Sabtu, 26 April 2014
Jabar Lokasi Terlaris Rumah Subsidi, di Papua Barat Hanya Terjual 1 Unit
Jakarta -Provinsi Jawa Barat menjadi lokasi penjualan rumah subsidi terbanyak di Indonesia, sedangkan Papua Barat justru sebaliknya.
Penyerapan rumah subsidi dari Januari-April 2014 baru mencapai 5.237 unit dengan nilai Rp 291 miliar atau 9% dari target. Sedangkan yang masih dalam proses pembayaran sebanyak 14.055 unit dengan nilai Rp 774,765 miliar.
Berdasarkan data yang didapat detikFinance dari Kementerian Perumahan Rakyat, dari data yang masih proses pembayaran sebanyak 14.055 unit, sebanyak 5.120 unit senilai Rp 286,9 miliar ada di Jawa Barat. Urutan kedua Provinsi Banten dengan jumlah 1.602 unit dengan nilai Rp 88,6 miliar.
Sedangkan yang terendah adalah Provinsi Papua Barat, rumah subsidi hanya dibangun 1 unit, dengan nilai Rp 88,2 juta.
Bank yang paling rajin melakukan penyaluran kredit rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini masih dipegang Bank BTN. BTN telah menyalurkan kredit untuk 12.106 unit dengan nilai Rp 666,356 miliar.
Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo mengatakan ada kendala yang menyebabkan penyerapan FLPP berjalan lambat.
"Target tahun 2014 berdasarkan dana FLPP yang tersedia pada tahun 2014 itu 57.792 unit. Kendalanya adalah terbatasnya pasokan rumah dari pengembang," kata Sri beralasan.
Penyerapan rumah subsidi dari Januari-April 2014 baru mencapai 5.237 unit dengan nilai Rp 291 miliar atau 9% dari target. Sedangkan yang masih dalam proses pembayaran sebanyak 14.055 unit dengan nilai Rp 774,765 miliar.
Berdasarkan data yang didapat detikFinance dari Kementerian Perumahan Rakyat, dari data yang masih proses pembayaran sebanyak 14.055 unit, sebanyak 5.120 unit senilai Rp 286,9 miliar ada di Jawa Barat. Urutan kedua Provinsi Banten dengan jumlah 1.602 unit dengan nilai Rp 88,6 miliar.
Sedangkan yang terendah adalah Provinsi Papua Barat, rumah subsidi hanya dibangun 1 unit, dengan nilai Rp 88,2 juta.
Bank yang paling rajin melakukan penyaluran kredit rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini masih dipegang Bank BTN. BTN telah menyalurkan kredit untuk 12.106 unit dengan nilai Rp 666,356 miliar.
Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo mengatakan ada kendala yang menyebabkan penyerapan FLPP berjalan lambat.
"Target tahun 2014 berdasarkan dana FLPP yang tersedia pada tahun 2014 itu 57.792 unit. Kendalanya adalah terbatasnya pasokan rumah dari pengembang," kata Sri beralasan.
Jumat, 25 April 2014
Rumah Subsidi Baru Terserap 9% dari Target
Jakarta -Di tengah belum adanya kepastian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam 4 bulan pertama 2014, penjualan rumah subsidi masih ada meskipun serapannya relatif rendah masih di bawah 10% dari target.
Penyaluran kredit rumah subsidi FLPP hingga April baru terserap 5.237 unit senilai Rp 291 miliar. Masih jauh dari target yang mencapai 57.792 unit atau hanya 9%.
Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo mengatakan selain 5.237 unit, sudah ada proses penyaluran sebanyak 14.055 unit rumah.
"FLPP sampai April 2014 yang sudah terbayar 5.237 unit, yang dalam proses pembayaran 14.055 unit," kata Sri kepada detikFinance.
Dikatakan Sri, kendalanya adalah kurang pasokan dari pengembang. Pengembang belum mau mengeluarkan pasokan rumahnya karena harga baru belum diputuskan pemerintah termasuk soal pembebasan PPN untuk konsumen.
"Target tahun 2014 berdasarkan dana FLPP yang tersedia pada tahun 2014 itu 57.792 unit. Kendalanya adalah terbatasnya pasokan rumah dari pengembang," lanjutnya.
Sebagai gambaran, penjualan rumah subsidi hingga akhir Januari-November 2013 terserap 85.673 unit atau hanya 70% dari target 2013 sebanyak 121.000 unit dengan nilai Rp 6,9 triliun.
Sedangkan di tahun sebelumnya, dari Januar-Desember 2012, dari target 133.000, realisasi penyaluran kredit hanya 59.112 atau hanya 44,44% dengan nilai transaksi Rp 2,679 triliun.
(zul/hen)
Penyaluran kredit rumah subsidi FLPP hingga April baru terserap 5.237 unit senilai Rp 291 miliar. Masih jauh dari target yang mencapai 57.792 unit atau hanya 9%.
Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo mengatakan selain 5.237 unit, sudah ada proses penyaluran sebanyak 14.055 unit rumah.
"FLPP sampai April 2014 yang sudah terbayar 5.237 unit, yang dalam proses pembayaran 14.055 unit," kata Sri kepada detikFinance.
Dikatakan Sri, kendalanya adalah kurang pasokan dari pengembang. Pengembang belum mau mengeluarkan pasokan rumahnya karena harga baru belum diputuskan pemerintah termasuk soal pembebasan PPN untuk konsumen.
"Target tahun 2014 berdasarkan dana FLPP yang tersedia pada tahun 2014 itu 57.792 unit. Kendalanya adalah terbatasnya pasokan rumah dari pengembang," lanjutnya.
Sebagai gambaran, penjualan rumah subsidi hingga akhir Januari-November 2013 terserap 85.673 unit atau hanya 70% dari target 2013 sebanyak 121.000 unit dengan nilai Rp 6,9 triliun.
Sedangkan di tahun sebelumnya, dari Januar-Desember 2012, dari target 133.000, realisasi penyaluran kredit hanya 59.112 atau hanya 44,44% dengan nilai transaksi Rp 2,679 triliun.
Langganan:
Postingan (Atom)