Harga Rumah di London Rata-rata Rp 7,5 Miliar, Berminat?

Jakarta -Harga properti di London mencapai dua kali lipat di atas harga rata-rata properti di Inggris pada Januari 2014. Ini karena tingginya permintaan properti di ibu kota itu.

Rumah tipe real estate di London harganya naik 13,2% di Januari 2014, dibandingkan Januari 2013 lalu. Ini di atas kenaikan rata-rata properti di seluruh Inggris pada periode yang sama sebesar 6,8%.

Menurut data yang dilansir CNBC,  harga rata-rata rumah di London menyentuh 458 ribu poundsterling (US$ 755.837) atau sekitar Rp 7,5 miliar. Hampir dua kali lipat di atas harga rata-rata rumah di Inggris yang mencapai 254 ribu poundsterling.

Pembelian rumah di Inggris kembali membaik sejalan dengan perbaikan ekonomi negara tersebut. Tingginya harga rumah di London ini menurut sejumlah analis, bisa memicu gelembung atau bubble properti.

"Kalau anda lihat, pasar properti di London ada dua tingkat, dua pasar yang terpisah. Satu tumbuh cepat, sementar yang lainnya lambar," ujar pelaku properti London Tom Bill.

Pertumbuhan harga real estate di kawasan elit London, seperti Chelsea dan Islington mendingin menjadi 7,5% di Februari 2014. Lebih rendah dibandingkan Februari 2013 yang sebesar 11,6%. Ini menurut data Knight Frank.

Sementara area di luar pusat London, seperti Canary Wharf dan Fulham, harga properti di Februari 2014 naik 11%. Ini lebih tinggi dari kenaikan pada Februari 2013 yang sebsar 4,2%

PU Serahkan 44 Twin Blok Rusunawa Untuk 25 Kabupaten/Kota

Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyerahkan 44 twin blok rumah susun sederhana (rusunawa) kepada 25 pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Sekjen Kementerian PU Agoes Widjanarko menjelaskan, total nilai dari 44 rusunawa yang diserahkan kepada 25 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia ini nilainya Rp 470 miliar.

"Kementerian Pekerjaan Umum menghibahkan 44 twin blok rusunawa senilai Rp 470 miliar kepada 25 pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah rusun yang dihibahkan adalah 4,174 unit rusunawa," kata Agoes usai acara penyerahan rusunawa di kantor Kementerian PU.

Agoes menambahkan, penyerahan ini juga menjadi simbol pengelolaan rumah susun yang akan langsung dikelola oleh pemerintah daerah atau kota. Pengelolaan seputar uang sewa, penghuni, dan pemeliharaan semua diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

"Dengan diserahkannya 44 twin blok rusun itu, maka aset tersebut nantinya langsung menjadi milik pemerintah kabupaten atau kota, sehingga akan lebih mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaannya," imbuhnya.

Agoes menambahkan. pembangunan rusunawa ini adalah upaya Kementerian PU untuk menghilangkan pemukiman-pemukiman kumuh yang banyak terdapat di kota besar salah satunya di Jakarta.

"Pembangunan rusunawa adalah komponen penting yang dirancang untuk menghilangkan kantong-kantong kumuh beserta segala permasalahannya, yaitu dengan memukimkan masyarakat yang semula tinggal di kawasan kumuh ke hunian yang layak, nayaman aman dan terjangkau," tambahnya

Adapun 44 rusunawa ini diberikan ke 25 kabupaten kota yang berada dalam 14 provinsi seperti, NAD, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah. DIY, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta.

Beberapa twin blok rusunawa yang diserahkan pada hari ini ternyata merupakan twin blok yang sudah dianggarkan pada tahun 2003/2004.

Agoes mengakui memang ada rusunawa yang sudah dianggarkan lama, namun baru sekarang diserahkan ke pemda atau pemkot. Lamanya proses penyerahan rusunawa ini karena permasalahan administrasi yang berbelit dan membutuhkan waktu lama.

"Jadi memang ada tahun 2004 2005 karena begini contoh DKI, ada persyaratan yang diminta sertifikat tahan, IMB ada nggak, perlengkapan administrasi ini menunggu pemda lama," kata Agoes.

Dia menambahkan, infrastruktur pelengkap rusunawa juga menjadi kendala, seperti listrik dan air minum.

"Kalau fisik pemda harus melengkapi dan menyambung air, karena rusunawa itu bangunan harus ada listrik dan air juga ada, kalau air tidak terjangkau kita buatkan sumur-sumur di sekitar tapi itu sementara, seharusnya itu bisa dari PDAM," tambahnya.

Dirjen Cipta Karya Kementrian PU, Imam S Ernawi pada kesempatan yang sama menjelaskan, cara untuk dapat mempercepat proses penyerahan rusunawa ini ke masyarakat adalah dengan memperjelas terlebih dahulu izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat tanah itu tersedia.

"Harusnya kalau pengen itu cepet, administrasi harus diberesi sebelum dibangun, lahan harus ada sertifikatnya harus jelas, IMBnya harus ada, selama ini tidak ada karena merasa punya pemda nanti aja lah gampang," imbuhnya.

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian PU beberapa kota yang rusunawa sudah dianggarkan dari tahun 2003/2004 itu ada di Kota Cimahi 2 twin blok, kota Surakarta 1 twinblok, kota Surabaya ada 3 twin blok, kabupaten Gresik 1 twin blok.

Sementara rusunawa yang pembangunannya dianggarkan dari tahun 2004/2005 adalah kabupaten Karawang ada 1 twin blok, kota Jayapura ada dalam anggaran tahun 2005/2006 dengan 1 twin blok. Sisanya ada pada anggaran tahun 2007/2008 dan 2008/2009.

Mau Tahu Layanan di Hotel Syariah? Yuk Simak di Sini

Jakarta - Makin berkembangnya zaman, berkembang pula bermacam bisnis hotel di Indonesia, dari yang konvensional hingga syariah. Bisnis hotel syariah menjadi salah satu bisnis yang tengah berkembang untuk menjaring pasar di Indonesia.

Sesuai dengan namanya, hotel syariah tentunya menampilkan dan menyediakan segala hal yang tidak lepas dari aturan syariah. Mulai dari makanan, minuman, kamar, restoran, dan suasana hotel.

"Misalkan dari makanan dan minuman yang mengandung alkohol dilarang di sini," ujar pemilik sekaligus Komisaris Utama Sofyan Hotel, Riyanto Sofyan saat berbincang bersama detikFinance di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Bagaimana tampilan hotel syariah? Berikut pantauan detikFinance saat berkunjung ke Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat, pada akhir pekan lalu.

Makin Banyak Wisatawan Muslim, Bisnis Hotel Syariah Diprediksi Cerah

Foto: kamar hotel syariah (Dewi-detikFinance)

Jakarta -Pertumbuhan wisatawan ke Indonesia sangat tinggi. Bisnis hotel pun menjadi menggiurkan. Tak hanya hotel konvensional, para wisatawan lokal atau mancanegara itu pun menginap di hotel syariah. Melihat tren ini, diperkirakan bisnis hotel syariah ini akan moncer.

Pemilik sekaligus Komisaris Utama Hotel Sofyan, Riyanto Sofyan mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim tertinggi di dunia.

Secara global, penduduk muslim mencapai 1,6 miliar jiwa atau sekitar 23% dari total populasi di seluruh dunia yang pertumbuhannya mencapai 2 kali dari pertumbuhan populasi dunia. Angka ini bisa menjadi pasar empuk bagi pebisnis syariah.

"Kita populasi muslim terbesar. Dengan kesadaran meningkat makin meningkat juga kebutuhan di bisnis syariah," ujar Riyanto saat bincang-bincangnya bersama detikFinance di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Bicara Besarnya nilai ekonominya yang paling penting yang 57 negara yang mayoritas muslim itu menguasai 60 persen sumber daya alam, bukan hanya orangnya banyak tapi daya belinya juga banyak," imbuhnya.

Sejak awal tahun 2000-an, tren wisatawan sudah mulai mengarah ke muslim travellers karena muslimtraveller di Indonesia memiliki pengeluaran terbesar di dunia. Pada tahun 2013, angkanya mencapai US$ 137 miliar, sementara di Amerika Serikat (AS) hanya mencapai US$ 122 miliar, dan China hanya US$ 89 miliar," ungkap Riyanto.

"Jadi Indonesia paling besar jadi paling besar. Bisa dibayangkan," imbuhnya.

Terkait hal itu, Riyanto mengatakan, ada peluang besar bagi pebisnis untuk menggarap proyek-proyek berkonsep syariah, termasuk hotel syariah. Tak hanya soal bisnis, hal ini menjadi salah satu peluang dalam menjadikan Indonesia sebagai basis syariah di dunia.

"Kita berinovasi terus untuk bisa menjadikan halal lifestyle disukai semua. Karena ini gaya hidup yang sehat. Tren di dunia orang sudah mulai ke arah family life. Hidup sehat pakai makanan organik, hiburan yang bermanfaat, mencerdaskan, hiburan yang menyegarkan jiwa," pungkasnya.

Dana Pembangunan Rumah untuk PNS Sudah Terkumpul Rp 8,5 Triliun

Jakarta -Hingga saat ini total dana Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) yang dihimpun dari potongan gaji PNS sudah mencapai Rp 8,5 triliun.

Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS, Heroe Soelistiawan mengatakan dari dana tersebut total dana yang sudah dikeluarkan dari tahun 93 hingga saat ini berjumlah Rp 3,9 triliun.

"Total Rp 8,5 triliun untuk seuruh pegawai negeri aktif maupun pensiun yang belum diambil. Dari tahun 93 dana sudah dikeluarkan Rp 3,9 triliun yang sudah dikeluarkan," katanya di Jakarta, Senin (24/3/2014).

Heroe menambahkan pemanfaatan puncak dana Bapertarum itu pada tahun 93 hingga 2000, hal ini karena iuran Bapertarum PNS pada waktu itu masih cukup besar yaitu hingga 6% dari gaji PNS. Di sisi lain harga rumah pada waktu itu masih sangat murah jika dibandingkan dengan sekarang.

"Pemanfaatan Bapertarum PNS itu puncaknya pada 93 - 2000, waktu itu iurannya cukup besar 4-6% kalau sekarang tinggal 0,2%. Harga rumah waktu itu murah jadi kalau uang muka Rp 1,5 juta harga rumah cuma Rp 5-6 juta. Sekarang rumah makin jauh harganya karena sedangkan iuran dari tahun 93 sampe sekarang masih Rp 3.000- Rp 10.000,"ujarnya.

Lebih lanjut, Heroe menjelaskan bahwa PNS dapat memanfaatkan dana Bapertarum PNS ini jika sudah bekerja minimal selama 5 tahun. Apabila tidak dimanfaatkan maka uang tabungan dapat diambil saat sudah pensiun.

"Manfaat uang muka bisa dimanfaatkan setelah dia 5 tahun bekerja. Tabungan sendiri diambil masa pensiun," tambahnya.

Bapertarum PNS sendiri memberikan bantuan uang kepada uang PNS aktif muka hingga Rp 15 juta, yang diambil dari tabungan senilai Rp 1,5 juta serta dana pinjaman Bapertarum PNS Rp 13,5 juta yang nantinya harus dikembalikan dengan bunga 6%.

"Dari Kemenpera ada tambahan bantuan uang muka hingga Rp 15 juta, Rp 1,5 dari tabungannya tapi yang 13,5 juta harus dikembalikan bunganya flat 6% per tahun,"pungkasnya.

Ada 2 Jenis Hotel Syariah, Ini Dia Bedanya

Foto: hotel syariah (Dewi-detikFinance)

Jakarta -Saat ini hotel syariah mulai berkembang di Indonesia. Dalam operasionalnya, hotel syariah sudah jelas harus berdasarkan aturan syariah. Kategori hotel syariah dibagi dalam 2 kelompok yaitu Hilal 1 dan Hilal 2. Apa perbedaannya?

"Kita dengan dewan syariah, ada 2 kriteria hotel syariah, ada Hilal 1 dan 2," kata Pemilik sekaligus Komisaris Utama Sofyan Hotel, salah satu hotel syariah di Jakarta, Riyanto Sofyan kepada detikFinance di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu.

Pada prinsipnya, hotel syariah adalah hotel yang cara penyajian dan operasionalnya berdasarkan ajaran yang sesuai dengan syariah atau berdasarkan ajaran Islam.

Untuk bisa masuk kategori hotel syariah, harus mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang salah satu syaratnya adalah tidak boleh atau dilarang menyediakan makanan atau minuman yang mengandung alkohol.

Riyanto menjelaskan, Hilal 1 merupakan hotel syariah yang masih memiliki kelonggaran dalam aturan syariah. Misalnya, dalam hotel syariah Hilal 1 ini setiap makanan dan restoran dipastikan halal. Artinya, restoran atau dapur sudah ada sertifikasi halal dari MUI.

Segala peralatan yang ada sama sekali tidak ada unsur tidak halal. Tidak ada daging hewan yang dilarang di sini. Namun untuk minuman masih diperbolehkan menyediakan wine atau alkohol.

"Di dalam Hilal 1 kriterianya di hotel tersebut harus ada kemudahan bersuci dan beribadah, jadi harus ada toilet shower bukan hanya tissue, makanan halal, tapi nggak ada seleksi tamu, dapurnya sudah bersertifikat halal, tapi dapurnya saja, minuman masih boleh ada wine karena bukan najis aini, cuma haram kalau diminum. Intinya kalau makan bisa dijamin kehalalannya, di tempat lain kan masak daging yang halal dan tidak halal di tempat dan alat yang sama, itu orang masih belum begitu aware," jelas dia

Sementara untuk Hilal 2, Riyanto menjelaskan, segala hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan syariah memang sudah diterapkan dalam hotel syariah ini, seperti halnya di Hotel Sofyan. Itu termasuk semua fasilitas yang diberikan di hotel.

"Hilal 2 memang semua fasilitas harus dengan syariah, saluran tv nggak ada MTV lagi, tamu diseleksi, semua fasilitas nggak ada alkohol secara operasional sudah memenuhi ketentuan syariah," kata dia.

Bagi Riyanto, target pasar hotel syariah adalah semua warga tanpa terkecuali wisatawan asing non muslim. Namun yang paling utama adalah jaminan halal bagi warga muslim.

"Kalau bicara siapa sih marketnya? Market segmen wisata syariah muslimtravellers. Kebutuhan muslim yang utama kan makanan halal dan semuanya halal, untuk tahu halal harus ada sertifikasi, ini semuanya sudah harus dapat sertifikat MUI. Seperti air putih juga harus punya sertifikat halal. Jaminan halal itu keharusan bagi wisatawan muslim," tandasnya.

1,5 Juta PNS Belum Punya Rumah Tinggal Sendiri

Jakarta -Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno mengungkapkan sejumlah 1,5 juta PNS belum memiliki rumah. Sebagian besar dari mereka adalah PNS yang tergolong masih baru.

"PNS belum punya rumah 1,5 juta dari 4,5 juta PNS sebagian besar merupakan PNS baru. PNS yang sudah lama sudah semua punya rumah," katanya dalam sambutan kerjasama BKN dan Bapertarum PNS di kantor Kemenpera Jakarta

Untuk memperbaharui database Bapertarum PNS, siang tadi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan penandatanganan kerjasama perjanjian dalam rangka pemutakhiran database PNS secara berkelanjutan yang ditandatangani langsung oleh, Menteri Perumahan Rakyat selaku Kerua Harian Bapertarum PNS, Djan Faridz dan Kepala BKN, Eko Sutrisno.

Eko menyatakan bahwa pihaknya mendukung adanya kerjasama ini untuk memperbaharui database data PNS di Bapertarum PNS. Selain itu penyediaan data PNS ini memang sudah menjadi tanggung jawab dari BKN.

"BKN memiliki komitmen tinggi untuk mendukung program yang akan diluncurkan terutama account individu," imbuhnya.

Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz dalam acara yang sama menyampaikan bahwa tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk memperbaharui database PNS agar dapat dimanfaatkan lebih baik oleh Bapertarum PNS

"Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah agar BKN dapat menyediakan, mengelola serta memperbaharui database PNS, agar dapat dimanfaatkan Bapertarum PNS melalui kerjasama yang saling menguntungkan," ujarnya.

Ini Bedanya Hotel Syariah dan Hotel Konvensional

Senin, 24/03/2014 11:05 WIB

Foto: kamar hotel syariah (Dewi-detikFinance)

Jakarta -Di Indonesia termasuk Jakarta banyak sekali tersedia berbagai macam hotel berbintang. Ada satu yang menarik perhatian, yaitu kehadiran hotel syariah. Apa perbedaaan hotel syariah dan konvensional?

Pemilik sekaligus Komisaris Utama Sofyan Hotel, yang merupakan salah satu nama hotel syariah di Indonesia, Riyanto Sofyan mengatakan, pada dasarnya hotel syariah dan konvensional adalah sama-sama sebuah bisnis yang bergerak di bidang properti yang menyediakan hunian sebagai tempat menginap sementara. Perbedaannya adalah terletak pada cara penyajian dan berbagai layanan yang diberikan.

Jika pada hotel konvensional semuanya serba bebas, baik makanan, minuman, dan hiburan. Di hotel syariah pelayanannya dibatasi. Makanan, minuman, dan restoran harus bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan, ada seleksi tamu dalam pelayanan hotel syariah ini.

"Produk yang syariah itu bagus untuk semua bukan hanya muslim tok, baik yang dipakai atau lainnya. Baik untuk muslim dan non muslim. Misalkan dari makanan, muslim kebutuhan utama makanan halal dan semuanya halal, untuk tahu halal harus ada sertifikasi, ini semuanya sudah harus dapat sertifikat MUI," terang dia saat berbincang bersama detikFinance di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Riyanto menjelaskan, selain makanan dan minuman halal, setiap rest room atau kamar kecil harus menyediakan air yang cukup untuk bersuci, baik untuk buang air kecil maupun besar bahkan mandi. Hal ini kadang jarang ditemui di hotel konvensional.

"Kemudahan bersuci harus ada toilet shower tidak hanya tissue. Kan banyak hotel tidak menyediakan itu, ini kan nggak ramah buat muslim. Kemudahan untuk beribadah ini kalau misalkan di kamar ada arah kiblat, disediakan sajadah, ada Al-Quran," ujarnya.

"Suasana hotel harus kondusif secara Islami, tidak boleh ada bar. Pokoknya intinya yang dugen nggak karuan, yang terlalu hingar bingar dan hura-hura dilarang. Kita berhibur boleh tapi muslim kan lifestyle lebih ke manfaatnya," terang dia.

Lebih jauh Riyanto menjelaskan, setiap tamu yang datang diperiksa secara hati-hati. Artinya, tidak semua tamu bisa diterima untuk menginap di hotel syariah, misalkan pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

“Tidak ada peraturan atau perda ke mana-mana harus bawa buku nikah, jadi dugaan kuat yang kita pakai, kita tahu orang datang itu mau ngamar atau beneran nginap. Kalau yang hanya mau ngamar, cuma mau sejam dua jam biasanya nggak bawa koper, bahasa tubuhnya beda, jadi kalau mencurigakan ada kemungkinan ditolak tapi tidak secara vulgar jadi mulai dari satpam sudah ada standar prosedurnya," kata dia.

"Dia nggak bawa apa-apa, biasanya check in sendirian tapi di belakangnya dia bawa cewek, jadi mereka (petugas) sudah paham, bahasa tubuhnya sudah tau, dari identifikasi KTP nya itu sudah jadi dasar hukum, dan bukan lihat surat nikah karena nggak ada orang bawa-bawa surat nikah ke mana-mana," cetusnya.

(drk/zul) 

Kisah Pengusaha Hotel Syariah yang Bisnisnya Makin Moncer

Foto: Riyanto Sofyan (Dewi-detikFinance)

Jakarta -Bisnis hotel syariah di Indonesia rupanya mulai menggeliat. Masyarakat disajikan berbagai pilihan untuk bisa beristirahat atau pun melakukan pertemuan bisnis di sebuah hotel, salah satunya di hotel syariah.

Riyanto Sofyan, pemilik yang juga Komisaris Utama Hotel Sofyan berkisah, sejak memutuskan menjadikan hotelnya sebagai hotel syariah, berbagai keberuntungan mulai berpihak padanya. Tidak hanya tingkat okupansi (isian kamar hotel) yang terus meningkat, namun Hotel Sofyan kian dikenal masyarakat luas.

"Angka penjualan meningkat. Tingkat okupansi rata-rata mencapai 70-80%," ujar Riyanto saat berbincang bersama detikFinance di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Di tahun 1989, ia bersama ayahnya Sofyan Ponda mendirikan PT Sofyan Hotels. Namun, sejak tahun 1992, ia fokus pada konsep baru yaitu menjadikan Sofyan Hotel sebagai hotel syariah. Keputusannya ini tak lain untuk menjadikan bisnisnya menjadi lebih berkah.

"Setelah itu, di hotel kita tidak mengadakan bar lagi, nggak ada lagi, kita tutup bar dan saat itu penjualan justru naik 19%, tutup diskotik penjualan juga malah naik 13%. Sebenarnya masalahnya itu ternyata paradigma. Orang masih banyak mikir kalau hotel itu harus ada kesan hura-hura dan segala macam padahal tidak," terang dia.

Terbukti menurutnya, dengan pengembangan hotel syariah ini pihaknya sudah mampu mengepakkan bisnisnya hingga memiliki total 17 hotel syariah di Indonesia. 8 hotel sudah beroperasi sementara 7 hotel masih akan digarap yang diperkirakan bakal selesai dalam 5 tahun mendatang.

Luas Hotel Sofyan Betawi Jakarta di daerah Menteng sendiri mencapai 2000 hektar dengan total kamar 90 unit dan 5 lantai dan tersedia ballroom yang mampu menampung 400 orang, sementara di Tebet luas tanahnya mencapai 2.700 hektar dengan 101 kamar dan 2 lantai, masing-masing hotel ini merupakan bintang 

"Hotel Sofyan total ada 17 tapi baru 8 yang beroperasi, ada di Padang, Lampung, Bogor, Jakarta ada 2 di Menteng sama Tebet, dan terbesar di Semarang. Itu 142 kamar dengan ballroom 700-800 orang. 5 lantai. Bintang 3 tarifnya Rp 450 ribu per malam. Yang di Jakarta juga bintang 3 sekitar RP 500-600 ribu per malam. Yang bintang 5 nanti di Lombok sama Makassar. Nanti tarifnya sekitar Rp 750-800 ribu per malam," papar dia.

Riyanto menyebutkan, untuk mengembangkan 8 hotelnya tersebut, pihaknya telah merogoh kocek hingga Rp 400 miliar. Sedangkan untuk pembangunan selanjutnya, ia telah menargetkan untuk bisa mendapatkan pendanaan dari investor baru sedikitnya mencapai Rp 300 miliar.

"Cari pendanaan lewat investor dan kita juga mikir beberapa alternatif seperti rights issue atau pinjaman bank syariah. Total investasi yang sudah beroperasi sekitar Rp 400 miliar. Yang mau dioperasikan kebutuhan dana Rp 300 miliar. Sudah ada tanah tinggal pembangunan," jelas dia.

Dia menambahkan, hotel syariah ini pasarnya cukup luas, bukan saja untuk kalangan muslim namun juga non muslim. Saat ini, kata dia, sedikitnya sudah ada 25 hotel syariah di Indonesia, sementara ada sekitar 100-200 hotel di Indonesia yang mauk kategori syariah namun belum mendapatkan sertifikasi syariah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kalau hotel bersertifikat halal sudah ada 25. Saya melihat sudah banyak potensi hotel syariah, saya lihat ada 100-200 hotel di seluruh Indonesia tapi belum disertifikasi. Non muslim bisa masuk karena itu yang saya bilang tadi justru memperluas pasar jadi bukan mempersempit pasar," pungkasnya.

Keuangan Goyah, BlackBerry Jual Aset Properti

Sabtu, 22/03/2014 19:01 WIB

Halaman 1 dari 2

Ottawa -Produsen telepon pintar (smartphone) asal Kanada yaitu BlackBerry memang tengah goyah kondisi keuangannya. Perusahaan ini terpaksa menjual hampir seluruh aset propertinya, dan akan menyewa kembali aset properti tersebut setelah dijual (sale and leaseback).

Pihak Blackberry tidak mau membuka pembeli dan nilai penjualan aset-aset propertinya tersebut, namun perusahaan yang berbasis di Waterloo, Kanada ini mengatakan, penjualan aset properti tersebut termasuk kantor seluas 3 juta kaki persegi, dan juga lahan kosong.

Dalam pernyataannya yang dilansir dari AFP, Sabtu (22/3/2014), Blackberry mengatakan akan menyewa kembali lahan yang telah dijual. Transaksi penjualan akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.

Sejauh ini, Blackberry memang berperan dalam menciptakan budaya baru pengguna smartphone. Namun belakangan ini, Blackberry kalah bersaing dengan produk iPhone dan Android.

Blackberry sampai saat ini memiliki 70 juta pengguna di seluruh dunia, namun kebanyakan pengguna ini menggunakan Blackberry model lama. Sementara smartphone baru Blackberry 10 mengecewakan penjualannya.

Saham Blackberry mulai menanjak naik perlahan akhir tahun lalu, meskipun kinerja perusahaan ini masih rugi besar. Kenaikan saham karena Blackberry menyerahkan pembuatan handset ke Foxconn, yang berasal dari Taiwan.

Para analis pasar saham menyatakan, Blackberry bisa bangkit bila mengalihkan konsentrasi bisnisnya ke software dan pelayanan. Serta mengurangi bisnis smartphone yang tengah goyah.

Di kuartal III-2013, Blackberry mengalami kerugian US$ 4,4 miliar atau Rp 44 triliun. Kerugian ini 4 kali lipat lebih besar dari kerugian di kuartal sebelumnya.

Kerugian dari BlackBerry ini terjadi karena stok yang tidak laku, dan tingginya beban usaha perusahaan tersebut.

Pendapatan BlackBerry di kuartal III-2013 adalah US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 12 triliun. Nilai pendapatan ini turun 56% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Kemudian di kuartal III-2013, BlackBerry hanya menjual 1,9 juta smartphone, turun hampir 50% dibandingkan kuartal sebelumnya. Peluncuran BlackBerry Z10 disebut gagal.

Di September tahun lalu, perusahaan ini juga mengumumkan bakal memangkas 4.500 karyawan, atau 1/3 dari seluruh karyawannya di dunia. Ini diumumkan setelah pada kuartal II-2013 rugi US$ 965 juta atau Rp 9,6 triliun.

Ini Penyebab Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Memakan Waktu Lama

Jumat, 21/03/2014 17:36 WIB

Jakarta -Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki standar waktu proses pembuatan sertifikat tanah untuk perorangan maksimal 98 hari. Namun di lapangan, kenyataannya prosesnya jauh lebih lama dari aturan resmi. Apa penyebabnya?

Kepala Bidang Humas BPN Gunawan Muhammad menjelaskan bahwa pembuatan sertifikat tanah itu melalui beberapa tahap.

"Pembuatan sertifikat tanah itu banyak tahapannya, yang pertama itu pengumpulan berkas yang kemudian pendaftaran berkas, setelah itu pengukuran, kemudian pengumuman khusus untuk tanah adat baru setelah itu sertifikat tanah diterbitkan," katanya kepada detikFinance saat ditemui di kantor BPN Jakarta (21/3/2014).

Gunawan menyatakan bahwa pembuatan sertifikat tanah jika semua komplet itu memakan waktu 98 hari. Menurutnya yang membuat proses pembuatan sertifikat tanah lama adalah dalam pelengkapan berkas dan pengukuran tanah. Pelengkapan berkas akan lama jika pemohon tidak memiliki sertifikat tanah terdahulu atau bukti lain yang bisa mendukung.

"Yang lama adalah pengukuran dan pelengkapan berkas, terlebih jika tidak ada sertifikat atau bukti pendukung lainnya, maka harus ada keterangan waris pernyataan dari semua ahi waris yang menyatakan betul yang diketahui Lurah dan Camat yang disaksikan oleh min 2 saksi," ujarnya.

Untuk proses pengukuran yang memakan waktu lama karena saat pengukuran pemohon juga harus datang, sehingga harus ada kesepakatan antara petugas dan pemohon.

Selain itu pengukuran tanah juga harus memiliki persetujuan dari pemilik tanah yang ada di sekeliling yaitu dengan cara datang pada saat proses pengukuran. Intinya adalah semua pihak yang berbatasan harus setuju dengan yang berbatasan tanahnya.

"Pengukuran itu juga memakan waktu lama, karena pemohon harus hadir saat pengukuran tanah. Bukan hanya itu pemilik tanah yang berada disekelilingnya juga harus datang kalau bisa, tapi kalau nggak bisa harus ada persetujuan tentang batas tanah pemohon dengan tanah milik orang lain. Untuk mendatangkan ini bisa 3 bulan nggak kelar," tambahnya.

Gunawan menambahkan bahwa jika tanah yang akan disertifikasi merupakan tanah adat maka proses pembuatan akan memakan waktu yang jauh lebih lama lagi, karena harus diumumkan selama tiga bulan terlebih dahulu ke publik.

"Jika tanah adat lebih lama lagi, karena harus diumumkan kepada khalayak yaitu dengan surat pengumuman yang ditempel di kantor kelurahan selama 3 bulan setelah itu baru bisa diterbitkan sertifikat," pungkasnya.

(hen/hen) 

Berapa Lama Seharusnya Proses Pembuatan Sertifikat Tanah?

Jakarta -Proses pembuatan sertifikat tanah kerap dikeluhkan masyarakat karena memerlukan proses yang panjang hingga bertahun-tahun, serta biaya yang tidak sedikit. Lalu berapa lama dan biaya seharusnya pembuatan sertifikat tanah? 

Kepala Bidang Humas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gunawan Muhammad mengatakan sesuai standar prosedur di BPN, bila semua data berkas komplet maka pembuatan sertifikat tanah untuk perorangan hanya memakan waktu 98 hari.

"Kalau semua komplet tidak ada masalah itu 98 hari. Artinya adalah semua dokumen yang dimiliki pemohon itu lengkap yang paling penting adalah bukti pemilikan tanah atau atas hak milik adat atau bekas milik adat," katanya kepada detikFinance saat ditemui di Kantor Pusat BPN Jakarta 

Gunawan mengakui meskipun pembuatan sertifikat tanah ditetapkan 98 hari, sesuai aturan Peraturan Kepala BPN No 1 tahun 2010, namun bisa saja ini akan mundur karena jika berkas-berkas yang ada belum lengkap.

"Memang saya akui terkadang pembuatan sertifikat bisa lebih lama dari itu, namun itu terkendala masalah teknis karena berkas yang kurang lengkap," imbuhnya.

Gunawan menjelaskan bahwa terkait biaya pembuatan sertifikat itu tergantung dari luas tanah yang ada serta lokasi objek tanahnya.

"Bea pendaftaran Badan hukum Rp 100 ribu, perorangan Rp 50 ribu. Namun untuk biaya keseluruhan itu tergantung luas dan satuan di daerah masing-masing. Sesuai dengan peraturan Pemerintah No 13 tahun 2010," tambahnya.

Di dalam lampiran Peraturan Kepala BPN No 1 tahun 2010 dijelaskan bahwa syarat untuk pembuatan sertifikat tanah itu adalah formulir permohonan, surat kuasa apabila dikuasakan, foto copy KTP pemohon dan kuasa bila dikuasakan, bukti kepemilikan tanah, Foto copy SPPT PBB, melampirkan bukti SSP/PPh.

(hen/hen) 

Benarkah Harga Rumah yang Melambung Membuat Pengembang Kaya Raya?

Jakarta -Harga properti yang terus melambung membuat para pengembang meraup untung besar. Benarkah?

Ketua Umum REI, Eddy Hussy menjelaskan keuntungan yang di dapat itu nantinya akan digunakan untuk membeli tanah lagi. Jika harga properti tidak dinaikkan maka para pengembang tidak bisa beli tanah lagi karena harganya yang juga terus naik.

"Kalau nggak dinaikkan tidak bisa usaha lagi. Keuntungan itu sangat relatif, para pengusaha itu sangat bergantung dengan pasar," kata Eddy dalam acara Diskusi Property di Kopitiam Intiland, Jakarta (5/3/2014).

Eddy memberikan contoh perumahan rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang harga rumahnya dipatok oleh pemerintah. Hal ini membuat pengembang harus mencari lokasi lain yang harga tanah lebih murah setelah melakukan pembangunan di lokasi tersebut.

Karena saat pengembang bangun perumahan maka harga tanah di lokasi tersebut otomatis akan naik sehingga pengembang harus cari lokasi lain yang lebih murah.

"Untung properti besar sekali, tapi kita harus belanja lagi dari situ. Perusahaan yang bangun rumah murah, mereka punya konsep pembangunan sudah tidak mungkin bangun di lokasi itu, dia akan bangun lebih jauh dari situ, karena dia bangun harga tanah disitu akan naik. Sehingga tidak bisa bangun lagi karena harga dipatok pemerintah," tambahnya.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pembiayaan dan Perbankan REI, Preadi Ekarto yang menjelaskan komposisi dari harga properti itu 50% untuk bangunan dan 50% sisanya yakni tanah dan fasilitas yang ada di rumah. Maka keuntungan yang didapat tidak besar, justru yang diuntungkan adalah konsumen karena harga properti miliknya akan terus naik.

"Kalau kita beli tanah kita bangun rumah, harga jual bangunan luas dan fasilitas. Bangunan itu 50% tanah dan fasilitas 50%. Untung paling cuma 20%. Untuk untung developer 300% nggak mungkin, yang untung anda yang beli, beli Rp 100 juta trus sampingnya dibangun mal jadi naik harganya," imbuhnya.

(dru/dru)

Ada Sengketa Properti, Pengembang Jarang Datang Penuhi Panggilan

Jakarta -Bantuan Hukum Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) membuka layanan pengaduan bagi para konsumen properti yang merasa dirugikan pengembang properti. Namun pengembang jarang yang datang ketika dipanggil oleh Kemenpera.

Kasubag Bantuan Hukum Kemenpera, Novriyanti Harol mengatakan beberapa permasalahan yang dapat dilaporkan sangat beragam, mulai permasalahan untuk rumah susun hingga permasalahan terkait perumahan tapak.

"Sebagian besar terkait masalah rumah susun, tentang pembentukan P3RS, penetapan sinking fund, service charge, kalau website terkait bantuan perumahan swadaya dan fasilitas pembiayaan perumahan," kata Novriyanti saat ditemui dikantor Kemenpera, Jakarta (3/3/2014).

Sedangkan terkait masalah penipuan properti, Novriyanti menjelaskan bisa mengajukan gugatan pidana. Pihak Bantuan Hukum Kemenpera tetap bisa membantu untuk memfasilitasi.

"Kalau lebih condong ke pidana bisa mengajukan gugatan atau melalui alternatif penyelesaian kita mediasi," tambah Novriyanti.

Novriyanti menambahkan bahwa yang bisa dilakukan saat ini adalah melakukan bagian Bantuan Hukum Kemenpera adalah fasilitasi dan mediasi kepada kedua belah pihak yaitu pengembang properti serta pemilik. Namun pihaknya menyayangkan seringkali pihak pengembang masih enggan untuk datang jika diundang.

"Yang paling sering kita lakukan fasilitasi dan mediasi, untuk mediasi dari pihak pengembang jarang yang datang saya juga nggak tahu apa alasannya, untuk di pengadilan bisa juga kita hadirkan saksi ahli," pungkasnya.

Kemenpera Akui Punya Keterbatasan Tangani Kasus Sengketa Properti

Jakarta -Pihak Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengakui punya keterbatasan dalam menangani persoalan sengketa konsumen dengan pengembang properti. Saat ini banyak kasus yang sudah dilaporkan hingga difasilitasi oleh Kemenpera, namun masalahnya tak berujung.

Kasubag Bantuan Hukum Kemenpera Novriyanti Harol mengatakan bahwa saat ini pihaknya mengaku masih belum optimal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

"Kami akui masih banyak kurangnya, kewenangan kita juga terbatas," kata Novriyanti saat ditemui di kantor Kemenpera, Jalan Raden Fatah, No 1, Jakarta Selatan (3/3/2014)

Ia memberikan contoh kasus mengenai masalah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (P3RS) yang merupakan masalah paling sering diadukan konsumen. Ia menilai permasalahan pengelolaan P3RS ini merupakan masalah pembinaan.

"Seperti masalah P3RS itu sebenarnya masalah pembinaan kita lihat di undang-undang pembinaan itu di tingkat nasional ada Menteri, Gubernur di Provinsi, Bupati Walikota pada tingkat Kabupaten Kota," ujarnya.

Pihaknya mengaku bahwa sebenarnya kewenangan mengenai P3RS itu ada di tingkat Gubernur untuk Provinsi, namun karena banyak masyarakat yang kurang puas akhirnya naik ke tingkat pusat.

"Meliputi apa perencanaan, pengawasan termasuk pengambilan keputusan terkait masalah pengawasan harusnya ditingkat Provinsi ya Gubernur yang melakukan pengawasan. Tapi memang dia tidak puas ke tingkat provinsi naik ke tingkat pusat," pungkasnya.

Secara terpisah, Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda pernah mengatakan sebagian besar keluhan konsumen menjadi tidak berujung. Ia meminta pemerintah dalam hal ini Kemenpera untuk dapat membuat forum antara stakeholder properti terkait untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. 

"Pokja serupa sebenarnya ada beberapa tahun yang lalu, namun sempat dibubarkan Kemenpera tanpa alasan yang jelas," kata Ali dalam situs resminya.

Menurut Ali, forum ini bisa menjadi wadah arbitrase untuk kemudian bersama-sama menyusun mekanisme untuk mengeluarkan black list pengembang sesuai kesepakatan semua pihak. Karena forum yang terbentuk terdiri dari semua elemen properti mulai dari asosiasi, pemda, BPN, broker, perbankan, perwakilan dari konsumen, YLKI, dan lembaga-lembaga lainnya.

"Kemenpera diminta untuk tidak diam melihat banyaknya permasalahan konsumen properti yang ada saat ini," seru Ali.

80% Pengaduan Properti dari Konsumen Jakarta, Terbanyak Apartemen

Jakarta -Data Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menunjukkan 80% pengaduan permasalahan properti 2013 berasal dari konsumen di Jakarta. Sebagian besar merupakan laporan terkait persoalan produk apartemen.

Kasubag Bantuan Hukum Kemenpera Novriyanti Harol mengatakan bahwa laporan pengaduan yang masuk ke Kemenpera melalui surat sebanyak 80% dari Jakarta, sebagian pelapor adalah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (P3RS).

"Kebanyakan permasalahan itu apartemen, dari Jakarta bisa 80% untuk laporan melalui surat tertulis, tahun ini saja 9 laporan dari surat hanya 2 yang dari perorangan sisanya dari P3RS, sementara untuk laporan dari website itu 50% dari Pulau Jawa dan 50% dari luar Jawa," kata Novriyanti saat ditemui di Kantor Kemenpera Jakarta (3/3/2014).

Pada tahun 2013 yang lalu menurut Novrianti, pihaknya menerima total laporan pengaduan sebanyak 420 laporan. Dari total laporan tersebut 236 laporan sudah ditindaklanjuti.

"Tahun 2013 total ada 420 laporan pengaduan, dimana 378 itu dari website dan 42 melalui surat, sementara laporan yang sudah ditindaklanjuti ada 200 laporan untuk website sementara yang melalui surat 36. Pada tahun 2014 ini Kemenpera sudah mendapat 42 laporan dari website dan 9 melalui surat," tambahnya.

Menurut Novriyanti, permasalahan yang timbul bervariasi namun yang paling sering ditemui adalah terkait dengan sengketa antara para pengembang properti rumah susun dan para pemilik serta penghuni rumah susun.

"Permasalahan yang timbul itu bervariasi mulai masalah kepemilikan rumah atau pembayaran, dan yang paling banyak masalah apartemen sengketa hak suara antara pengembang dan pemilik apartemen dalam P3RSI yang kemudian menyangkut service charge, biaya perawatan, besarnya itu melalui kebutuhan nyata tapi selama ini yang terjadi mungkin seballiknya seperti di Cempaka Mas itu masalahnya di service charge pengenaan tarif listrik sama air," imbuhnya.

Novriyanti menjelaskan bahwa jika masyarakat ingin difasilitasi itu harus mengirimkan surat tertulis agar bisa difasilitasi untuk dipertemukan antara pengembang dan pemilik properti.

"Tapi kalau mereka ingin difasilitasi itu harus tertulis, kalau tak tertulis tidak bisa, biasanya yang kami lakukan kami telaah dulu kemudian kami rapat internal dan baru kami undang mereka. Jadi pengembang dan pemilik kita temukan, kita lihat apa masalahnya dan jembatani permasalahan yang ada," pungkasnya.

Ini Untung Rugi Kenaikan Tajam NJOP Hingga 140% di Jakarta

Jakarta -Pemerintah DKI Jakarta telah menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga 140%. Apa untung dan rugi dari kenaikan NJOP sebesar itu?

Konsultan dari Leads Property, Hendra Hartono menjelaskan bahwa kenaikan NJOP ini akan memicu kenaikan harga tanah sehingga akan mendorong nilai properti itu akan naik. Dengan adanya hal ini masyarakat diuntungkan karena nilai investasi atas rumah mereka juga ikut naik.

"Keuntungannya jka dilihat secara umum kenaikan NJOP pasti akan turut menaikan harga properti. Selama ini nilai NJOP itu jauh lebih kecil nilainya dari nilai market value yang ada. Sekarang setelah NJOP naik masyarakat harusnya untung karena patokan jual beli harga tanah juga naik sehingga bisa menaikan harga properti, kalau harga naik berarti masyarakat yang mau jual rumah pasti akan untung," kata Hendra saat dihubungi detikFinance(9/3/2014).

Selain itu Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch (IPW), Ali Tranghanda menegasakan bahwa dengan adanya kenaikan NJOP ini maka yang paling diuntungkan adalah pemerintah DKI Jakarta. Karena penerimaan pemerintah atas pajak bumi bangunan (PBB) akan meningkat. Pihaknya mengusulkan agar penerimaan pajak ini bisa digunakan untuk membuat rumah susun untk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Yang untung jelas pemerintah, harusnya pajak ini bisa untuk buat rusun buat MBR. Konsepnya uang dari pajak itu untuk membangun infrastruktur dan hunian kelas menengah. Sekarang lumayan udah keliatan buat keruk Waduk Pluit," kata Ali saat ditemui di kantornya di Jakarta (7/3/2014)

Ali menambahkan dengan adanya kenaikan NJOP ini maka konsumen dan pembeli propeti yang akan dirugikan, karena kenaikan NJOP itu sudah pasti akan menaikkan harga jual properti, karena dengan kenaikan NJOP pasti akan menaikkan pajak,

"Semua bukan rahasia umum kalau transaksi rumah harga NJOP yang dipakai. Biasanya NJOP lebih rendah dari harga jual. Dengan NJOP naik pembeli akan kalkulasi ulang lagi karena pajak yang akan dibayar juga akan tinggi dari sisi pengembang tanah-tanah naik akan berpengaruh ke harga jual, meskipun saya itung-itung sih 0,5% faktor pajak, kecil memang tapi itu mesti dikalkulasi ulang. Pajak PBB tanah yang terlantar mesti dibayar, ketika dibayar pengembang nggak akan bayar pajak disitu dia akan membebankan biaya pajak ini ke konsumen, harganya naik lagi sehingga konsumen yang dirugikan," imbuhnya.

Besaran NJOP Biasanya Hanya 50% dari Harga Pasar

Foto: pajak.go.id

Jakarta -Nilai jual objek pajak (NJOP) lebih rendah 50% bila dibandingkan dengan nilai harga pasaran. Kenaikan NJOP ini untuk mengimbangi kenaikan tanah di DKI nilainya sudah jauh lebih tinggi dari NJOP.

Konsultan properti dari Leads Property Hendra Hartono menjelaskan bahwa pemerintah DKI Jakarta menaikan NJOP ini untuk menyesuaikan dengan harga pasar yang sebelumnya ada ketimpangan yang sangat jauh antara harga pasaran tanah dan harga yang ada di NJOP.

Perbedaan harga NJOP antara nilai pasar tanah dan NJOP berkisar 10% hingga 50% lebih rendah, artinya adalah harga nilai pasar jauh diatas nilai NJOP yang ada.

"Kenaikan ini untuk penyesuaian harga tanah yang ada di Jakarta, dulu itu beda NJOP dan nilai value market berbeda sekali. NJOP itu bedanya (lebih rendah? 10%-50% dari harga market value. Jadi bisa saja kalau NJOP itu 50, maka harga market valuenya bisa dua kali lipat dari itu," kata Hendra saat dihubungi detikFinance (9/3/2014).

Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch (IPW), Ali Tranghanda menilai bahwa saat ini di negara-negara maju nilai harga NJOP itu dipergunakan sebagai nilai untuk menentukan harga properti.

Sedangkan di Indonesia NJOP masih belum bisa digunakan untuk menentukan harga properti karena nilai harga NJOP masih jauh lebih kecil dari harga properti yang ada, contohnya adalah rumah dengan harga pasar Rp 1 miliar di Indonesia harga NJOP hanya Rp 600 juta.

Menurutnya di negara maju NJOP itu dijadikan nilai properti, tapi di Indonesia belum. Transaksi harga jual (harga pasar) properti itu lebih tinggi dari NJOP, sementara di negara lain NJOP jadi patokan harga jual.

"Misalkan harganya properti Rp 1 miliar, NJOP bisa Rp 600 juta, tapi kalau di luar negeri Rp 2 miliar, ya Rp 2,1 miliar itu yang jadi patokan penilaian, Indonesia NJOP tidak bisa jadi patokan penilaian," kata Ali saat ditemui di kantornya di Jakarta (7/3/2014)

Ali menambahkan bahwa kenaikan ini adalah hal yang bagus, karena saat ini banyak sekali orang kaya yang memiliki rumah dengan harga tinggi namun pajaknya kecil karena NJOP yang berlaku masih jauh lebih kecil dari nilai harga properti yang ada.

"Salah sistem pajak kita, kita beli rumah Rp 1 miliar, harga NJOP Rp 600 juta, ketika pengembang jual beli dengan pembeli yang di pake Rp 600 juta semestinya Rp 1 milyar. Orang Indonesia udah terbiasa enak, rumah Rp 1 milyar NJOP Rp 600 juta dia bayar pajaknya dengan NJOP Rp 600 juta. Jadi ini kebiasaan, ini ada perubahan yang bagus sebenernya, tapi timingnya yang saya sayangkan," katanya.

(hen/dru) 

NJOP DKI Naik, Harga Properti Bisa Melejit 30%

Jakarta -Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta memastikan sudah menerapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan untuk tahun pajak 2014 atau mulai berlaku sejak Januari hingga Agustus tahun ini. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) akan menaikan harga properti sebesar 30%.

Sekretaris Jenderal DPP Realestat Indonesia (REI), Hari Raharta Sudrajat yang menyatakan bahwa dengan kenaikan NJOP ini akan turut serta menaikan nilai tanah, sehingga pengembang properti harus menaikan harga properti yang mereka jual hingga 30%.

"Sekarang NJOP naik, harga properti pasti naik, naiknya kita nggak bisa frontal jadi konsumen kaget seolah-olah dipaksa naik, harga properti bisa naik 30% dengan kenaikan NJOP itu," kata Hari saat dihubungi detikFinance pekan lalu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menjelaskan bahwa komponen NJOP itu hanya 0,15% dari harga properti yang ada, namun hal ini akan tetap membuat harga jual properti baru itu mengalami kenaikan.

"Pengembang karena tanahnya naik akan berpengaruh ke harganya meskipun saya hitung hanya 0,15% dari nilai properti, kenaikannya mungkin hanya 3-10% untuk harga properti saja, tapi saya yakin pengembang akan lebih besar menaikan harga properti mereka," imbuhnya.

Ali menambahkan dengan adanya kenaikan ini akan membuat dampak negatif terhadap pembelian properti hingga turun 15%. Hal ini karena para pembeli akan berpikir ulang untuk membeli properti.

"Ini akan berdampak, dampaknya pembelian properti berdampak 10%-15% itu akan terpengaruh kita beli rumah selama ini patokannya NJOP, selama ini NJOP selalu lebih rendah daripada harga jual, namun karena pajak naik pembeli juga akan mikir ulang karena pajaknya tinggi," kata Ali saat ditemui di kantornya di Jakarta (7/3/2014).

Sementara itu konsultan properti dari Leads Property, Hendra Hartono menilai bahwa kenaikan NJOP itu karena Pemerintah ingin menyesuaikan harga properti yang ada saat ini dengan harga pasar. Kenaikan NJOP, tak hanya berdampak pada kenaikan pembayaran PBB namun berdampak pada kenaikan setoran pajak dalam setiap transaksi properti (PPh dan PPN)

"Pemerintah menaikan NJOP itu karena untuk menyesuaikan dengan harga pasar yang saat ini ada di pasaran sudah sangat tinggi, selama ini orang selalu berpatokan NJOP dalam pembelian tanah, kalau NJOP. Jadi saya kira akan ada kenaikan tapi tentu tidak bisa dikakulasikan berapa % kenaikan tersebut. Nilai properti itu naik karena nilai tanah yang terkandung di dalam properti juga akan ikut naik," kata Hendra saat dihubungi detikfinance (9/3/2014).

(hen/hen)

Pajak Bumi dan Bangunan Naik 100%, Pensiunan Guru di DKI Protes

Jakarta -Seorang ibu Pensiunan Guru yang tinggal di Pejaten, Jakarta Selatan, mengeluh karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode 2014 yang harus dibayar naik sangat tinggi. Saat ini PBB yang harus dibayarkan mencapai Rp 67 juta.

Nasser Djawas, yang merupakan putra dari pemilik tanah menjelaskan bahwa sudah sejak 5 tahun yang lalu PBB yang harus dibayarkan mengalami kenaikan padahal nilai jual objek pajak (NJOP) tidak mengalami kenaikan. Setelah ada kenaikan NJOP pada tahun ini PBB yang harus dibayar naik 2 kali lipat menjadi Rp 67 juta dari sebelumnya Rp 32 juta.

"Sangat keberatan ibu saya sudah tinggal di sini selama 30 tahun. Sudah sejak 5 tahun terakhir PBB selalu naik meskipun NJOP tidak naik. Saya sudah PBB tahun lalu Rp 32 juta, tapi karena ibu saya Pensiunan Guru ada keringanan sehingga jadi Rp 26 juta. Tahun ini ada kenaikan PBB menjadi Rp 67 juta," katanya kepada detikFinance yang dikutip Senin (10/3/2014).

Nasser yang merupakan karyawan swasta ini menjelaskan bahwa luas tanah orang tuanya yang ada di daerah Pejaten Jakarta Selatan itu memiliki luas 1.800 m2 dengan NJOP saat ini mencapai Rp 14 juta/ m2.

"Ini tanah warisan, sudah tinggal selama 30 tahun di sini, luas tanah 1.800 m2, dimana 400 m2 adalah bangunan rumah, NJOP pada tahun lalu itu per meter Rp 7 juta, sekarang sudah naik dua kali lipat Rp 14 juta," katanya.

Nasser mengetahui alasan kenaikan NJOP ini, namun menurutnya kenaikan NJOP ini tidak bisa langsung dinaikkan secara drastis namun harus dinaikkan secara betahap agar tidak memberatkan masyarakat Jakarta.

"Saya tahu katanya sudah 4 tahun NJOP tidak naik makanya pemerintah menaikan itu, harusnya pemerintah tidak bisa seperti itu tapi menaikan NJOP secara bertahap," katanya.

Dengan adanya kenaikan NJOP, ia menjelaskan bahwa mau tidak mau harus membayar pajak PBB, karena selama ini Nasser selalu membayar pajak PBB setiap tahunnya meskipun terus mengalami kenaikan.

Ia mengaku ada keuntungan dengan naiknya harga tanah ini yaitu kenaikan harga jual propertinya, namun menurutnya siapa yang akan mau beli tanah jika harganya terus mengalami kenaikan.

"Mau nggak mau harus bayar, tapi lihat dulu besok. Kalau harga tanah naik terus, orang yang mau beli juga siapa dan untuk apa," tanyanya.

(hen/dru)

Berat dengan Kenaikan NJOP? Anda Bisa Ajukan Diskon Pajak

Jakarta -Pemerintah memberikan keringanan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan yang dimilikinya termasuk kepada para pensiunan maupun veteran. Apalagi saat ini beberapa Pemda termasuk DKI Jakarta menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan secara signifikan.

Keringanan ini juga berlaku bagi wajib pajak (WP) yang mengalami kondisi tertentu seperti terkena bencana alam atau mengalami kesulitan ekonomi.

Ketentuan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 yang berlaku efektif mulai 17 Agustus 2009, yang mengatur mengurangi PBB kepada Wajib Pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, dan dalam hal objek pajak terkena bencana alam (seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir) atau sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Namun menurut Direktur Eksekutif PT Cushman & Wakefield Handa Sulaiman, kebijakan ini terkesan kurang sosialisasi sehingga banyak warga pensiunan (PNS) yang tak banyak tahu. Akibatnya hanya pensiunan tertentu saja yang menikmati fasilitas ini, apalagi untuk mendapatkan fasilitas ini harus mengajukan diri.

"Ada potongan untuk pensiunan tapi nggak diumumkan, minta dulu baru dapat. Seharusnya diumumkan biar adil," katanya kepada detikFinance, Senin (10/3/2014)

Handa mencontohkan di Negara Bagian California, AS ada kebijakan yang memberikan keringanan PBB dan diumumkan ke publik. Namun kebijakan ini sebagai potongan PBB terhutang, artinya potongan itu sebagai utang yang akan dibebankan kepada ahli waris.

"Jadi tak ada kerugian negara," katanya.

Di Indonesia, yang bisa mendapatkan keringanan PBB adalah jika wajib pajak bersangkutan merupakan veteran pejuang, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya.

Besarnya pengurangan yang dapat diberikan adalah sebesar 75% dari PBB yang terutang bagi wajib pajak dengan dengan kondisi tertentu sebagaimana disebutkan di atas dan sebesar paling tinggi 100% bagi objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pengurangan PBB ini diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang dapat diajukan secara perseorangan maupun kolektif. Sementara itu sanksi administrasi PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang tidak benar dapat dikurangi, dihapus atau dibatalkan dengan persyaratan tertentu.

(hen/ang)

Orang RI dan Malaysia Jadi Pembeli Terbesar Apartemen Mewah di Singapura

Jakarta -Minat orang Indonesia dan Malaysia membeli properti di Singapura sangat tinggi. Sebut saja apartemen Marina Bay Suites yang banyak dibeli oleh orang dari kedua negara ini.

Padahal, apartemen Marina bay Suites ini dijual cukup mahal, sekarang harganya mulai SGD 7,32 juta atau sekitar Rp 65 miliar untuk tipe 3 kamar tidur.

"Marina Bay Suites dipasarkan pertama kali tahun 2010 dangan 221 unit seharga mulai dari SGD 3 juta untuk 3 kamar tidur dan SGD 5,9 juta untuk 4 kamar tidur. Saat ini harganya naik 30% menjadi SGD 5,9 juta hingga SGD 8,25 juta," tutur Direktur Marketing Marina Bay Suites Thomas Tan dalam jumpa pers di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (10/3/2014).

Meski harganya cukup mahal, namun kemudahan akses transportasi di negara ini, membuat penjualan apartemen laris manis. Bahkan orang Indonesia dan Malaysia ikut berburu.

"Indonesia adalah pembeli kedua terbesar properti kami setelah negara Malaysia, jumlahnya sekitar 30%. Tidak berbeda jauh dengan Malaysia juga dengan sekitar 30%, kemudian ada Australia dan Myanmar," kata Thomas.

Thomas menyebut, dari total 221 unit apartemen mewah yang terjual di Marina Bay Suite, saat ini hanya tersisa 17 unit. "Sejak dijual mulai dari tahun 2010, Marina Bay Suite saat ini bersisa 17 unit saja. Dari 221 unit apartemen mewah," imbuhnya.

Thomas, menambahkan sejak dipasarkan sejak tahun 2010 harga apartemen di kawasan ini terus mengalami kenaikan sebesar 30%.

BSD Incar Penjualan Properti Rp 6 Triliun Tahun Ini

Jakarta -PT Bumi Sepong Damai Tbk (BSDE) menargetkan penjualan properti naik 11% menjadi Rp 6 triliun pada tahun ini. Target digenjot dari penjualan rumah tapak, apartemen dan kondominium.

"BSD menargetkan penjualan naik 11% Rp 5,4 triliun 2013 menjadi Rp 6 triliun di 2014," jelas Direktur dan Sekretaris Perusahaan BSD, Hermawan Wijaya, saat acara Press Gathering di Senayan Plaza, Jakarta 10/3/2014).

Hermawan menambahkan target Rp 6 triliun itu didapat dari penjualan hunian rumah tapak, apartemen dan kondominium dengan nilai total Rp 3,1 triliun serta sektor komersial seperti perkantoran dan toko dengan nilai total Rp 2,9 triliun.

"Perseroan menargetkan segmen redensial tetap menjadi kontributor utama penjualan dengan Rp 3,1 triliun, atau 52% dari total target, sementara untuk segmen komersial targetnya Rp 2,9 triliun atau 48% dari total," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hermawan menjelaskan, segmen redensial target penjualan masih dari BSD City, disusul Kota Wisata Cibubur dan Grand Wisata di Cibubur.

"Proyek residensial dengan target kontribusi terbesar adalah di kota mandiri BSD City dengan nilai Rp 1,9 triliun, kedua setelah kota mandiri BSD City adalah kota Wisata, Cibubur dengan target Rp 370 miliar dan yang ketiga Grand Wisata, Bekasi Rp 330 milyar," tambahnya.

Startegi lain untuk mencapai target penjualan adalah dengan membangun proyek-proyek di luar Jawa seperti di Balikpapan yang dipasarkan tahun ini dengan target senilai Rp 150 miliar.

"Untuk memperkuat penjualan di segmen residensial, BSD melakukan startegi diversivikasi proyek di daerah seputar Jakarta dan di luat pulau Jawa seperti melalui pengembangan proyek Gran City di Balikpapan," imbuhnya.

(ang/ang) 

Bunga Kredit Apartemen di Singapura Hanya 2%, Indonesia Capai 12%

Jakarta -Bunga Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia bisa mencapai 12%/tahun. Bunga KPA ini sangat tinggi dibandingkan dengan di Singapura yang hanya di bawah 2%/tahun.

Rendahnya bunga KPA di negeri jiran tersebut membuat permintaan properti di Singapura pesat meski harganya tinggi, termasuk oleh orang Indonesia. Misalnya seperti produk apartemen Marina Bay Suites, di Singapura.

"Saat ini, bunga bank KPR (KPA) di Singapura rata-rata di bawah 2%," kata Director of Marketing Residential Management Marina Bay Suites, Thomas Tan saat acara ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta (10/3/2014).

Thomas mengatakan apartemen ekslusif Marina Bay Suites mulai ditawarkan pertama kali sejak 2010, kini sudah terjual 92%.

"Dari 2010 apartemen skslusif Marina Bay Suite terjual sebanyak 92%, yaitu 17 unit dari 221 unit yang tersedia. (Orang) Indonesia dan Malaysia merupakan pembeli terbesar di apartemen ini," tambahnya.

Saat ini harga Apartemen di Marina Bay Suites di Singapura termurah dibanderol dengan harga SGD 5,9 juta atau sekitar Rp 53 miliar untuk kategori 3 kamar tidur.

"Marina Bay Suites dipasarkan pertama kali tahun 2010 dengan 221 unit seharga mulai dari SGD 3 juta (3 kamar tidur) & SGD 5,9 juta (4 kamar tidur), saat ini harganya naik 30% menjadi SGD 5,9 juta - SGD 8,25 juta," imbuhnya.

Mengintip Rumah Bill Gates, Orang Terkaya Sejagad

Washington - Pendiri Microsoft Bill Gates masih menjadi orang terkaya nomor satu di dunia. Kekayaannya mencapai Rp 750 triliun. 

Gates bersama istrinya mendirikan sebuah yayasan amal yang disebut Bill and Melinda Gates Foundation. Bill telah memberikan miliaran dolar untuk mengentaskan kemiskinan serta penyakit, dan bidang pendidikan.

Meski sudah memberikan banyak uangnya, Bill Gates tetap menjadi orang terkaya dan memiliki properti mewah. Ia pun membeli istana mewah yang berlokasi di sebelah timur danau Washington, yang tentunya dengan harga yang sangat mahal.

Seperti apa penampakan rumah mewah Bill Gates, dikutip dari therichest, Jumat (7/3/2014), simak informasinya berikut ini:

Istana Gates berada di timur danau Washington, di pinggiran Kota Medina, Washington. Berjarak 15 menit perjalanan ke Seattle, langsung menyeberang danau ke arah barat. Juga berjarak 15 menit mengendarai mobil ke kantor pusat Microsoft di Redmond.

Istana Gates dibangun di perbukitan berlokasi menghadap langsung ke danau. Banyak bagian dari rumah adalah ruangan bawah tanah yang langsung berhubungan dengan bukit.

2. Biaya dan Konstruksi

Bill Gates membeli tanah dari istananya ini seharga US$ 2 juta. Didesain hasil karya kolaborasi antara arsitek ternama Bohlin Cywinski Jackson Architects dan Cutler Anderson Architects. Gates mengeluarkan US$ 2 juta lagi untuk membeli kayu-kayu untuk dinding, langit-langit, dan lantai.

Lebih dari 100 tukang listrik dipanggil untuk mengurus segala sistem listrik, dengan sistem teknologi yang canggih yang dikontrol oleh lusinan komputer dan 52 mil kabel fiber optik. Biaya konstruksi rumah ini mencapai US$ 63,2 juta. Tapi itu sepadan, karena rumahnya kini bernilai US$ 147,5 juta dan pajak bumi dan bangunan per tahun mencapai lebih dari US$ 1 juta.

3. Gaya

Istananya didesain dengan gaya "Pacific Lodge", yang bertujuan untuk membuat kabin kayu yang terbuat dari kayu cedar dan potongan kayu tampak memang sebagian rumah dibuat berbahan dasar kayu.
Atap-atap yang tinggi, kayu-kayu, dan jendela kaca yang luas adalah ciri dari arsitektur Pacific Lodge.

4. Fitur

Istana Gates dilengkapi banyak sistem teknologi otomatis. Rumahnya ini memiliki sistem jaringan yang bisa mengatur temperatur, musik, pencahayaan berdasarkan mikrochip.

Tamu yang datang akan langsung terdeteksi oleh sistem komputer di rumah ini. Saat tamu masuk ke rumah, masing-masing kamar yang dimasuki akan menyesuaikan pengaturannya sesuai dengan pilihan mereka.

Rumah ini juga dilengkapi pusat media yang memiliki perpustakaan film-film, musik, dan karya seni yang disajikan di layar monitor High Definition (HD), yang mana berada di hampir di seluruh ruangan. Speaker suara yang tersembunyi di balik dinding akan mengeluarkan suara mengikuti orang yang berjalan melewatinya, saat musik diputar.

Ada juga kolam renang 60 kaki dengan sistem musik di bawah air. 2.500 kaki persegi pusat kebugaran, 1.000 kaki persegi ruang makan, perpustakaan yang luas.

5. Fasilitas Lain

Istana Gates dilengkapi 24 kamar mandi, cukup untuk setiap anggota keluarga memiliki 4 kamar mandi per orang. Ditambah 4 kamar mandi untuk tamu. Canggihnya, saat Bill Gates dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya di Microsoft, sistem GPS dari dalam mobilnya bisa mengatur bathtub di kamar mandinya untuk mengisi air panas secara otomatis. Jadi Gates tidak usah menunggu saat dia datang ke rumah.

Sistem keamanan di rumah ini pun sangat lengkap. Sebagian besar ruangan di rumah ini bisa dilihat menggunakan kamrea cctv yang tersembunyi di balik dinding, langit-langit, dan pohon serta batu di luar rumah. Sistem keamanan di rumah ini pun bisa diatur oleh tim keamanan Microsoft di Redmond.

Ini adalah bagian rumah paling luar biasa. Ruangan ini dibangun di bawah tanah, di bawah bukit. Ruangan ini bisa menampung 200 orang tamu untuk mengadakan pesta koktail, yang juga dilengkapi layar video High Definition (HD) di seluruh dinding.