Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyerahkan 44 twin blok rumah susun sederhana (rusunawa) kepada 25 pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Sekjen Kementerian PU Agoes Widjanarko menjelaskan, total nilai dari 44 rusunawa yang diserahkan kepada 25 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia ini nilainya Rp 470 miliar.
"Kementerian Pekerjaan Umum menghibahkan 44 twin blok rusunawa senilai Rp 470 miliar kepada 25 pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah rusun yang dihibahkan adalah 4,174 unit rusunawa," kata Agoes usai acara penyerahan rusunawa di kantor Kementerian PU.
Agoes menambahkan, penyerahan ini juga menjadi simbol pengelolaan rumah susun yang akan langsung dikelola oleh pemerintah daerah atau kota. Pengelolaan seputar uang sewa, penghuni, dan pemeliharaan semua diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
"Dengan diserahkannya 44 twin blok rusun itu, maka aset tersebut nantinya langsung menjadi milik pemerintah kabupaten atau kota, sehingga akan lebih mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaannya," imbuhnya.
Agoes menambahkan. pembangunan rusunawa ini adalah upaya Kementerian PU untuk menghilangkan pemukiman-pemukiman kumuh yang banyak terdapat di kota besar salah satunya di Jakarta.
"Pembangunan rusunawa adalah komponen penting yang dirancang untuk menghilangkan kantong-kantong kumuh beserta segala permasalahannya, yaitu dengan memukimkan masyarakat yang semula tinggal di kawasan kumuh ke hunian yang layak, nayaman aman dan terjangkau," tambahnya
Sekjen Kementerian PU Agoes Widjanarko menjelaskan, total nilai dari 44 rusunawa yang diserahkan kepada 25 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia ini nilainya Rp 470 miliar.
"Kementerian Pekerjaan Umum menghibahkan 44 twin blok rusunawa senilai Rp 470 miliar kepada 25 pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah rusun yang dihibahkan adalah 4,174 unit rusunawa," kata Agoes usai acara penyerahan rusunawa di kantor Kementerian PU.
Agoes menambahkan, penyerahan ini juga menjadi simbol pengelolaan rumah susun yang akan langsung dikelola oleh pemerintah daerah atau kota. Pengelolaan seputar uang sewa, penghuni, dan pemeliharaan semua diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
"Dengan diserahkannya 44 twin blok rusun itu, maka aset tersebut nantinya langsung menjadi milik pemerintah kabupaten atau kota, sehingga akan lebih mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaannya," imbuhnya.
Agoes menambahkan. pembangunan rusunawa ini adalah upaya Kementerian PU untuk menghilangkan pemukiman-pemukiman kumuh yang banyak terdapat di kota besar salah satunya di Jakarta.
"Pembangunan rusunawa adalah komponen penting yang dirancang untuk menghilangkan kantong-kantong kumuh beserta segala permasalahannya, yaitu dengan memukimkan masyarakat yang semula tinggal di kawasan kumuh ke hunian yang layak, nayaman aman dan terjangkau," tambahnya
Adapun 44 rusunawa ini diberikan ke 25 kabupaten kota yang berada dalam 14 provinsi seperti, NAD, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah. DIY, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta.
Beberapa twin blok rusunawa yang diserahkan pada hari ini ternyata merupakan twin blok yang sudah dianggarkan pada tahun 2003/2004.
Agoes mengakui memang ada rusunawa yang sudah dianggarkan lama, namun baru sekarang diserahkan ke pemda atau pemkot. Lamanya proses penyerahan rusunawa ini karena permasalahan administrasi yang berbelit dan membutuhkan waktu lama.
"Jadi memang ada tahun 2004 2005 karena begini contoh DKI, ada persyaratan yang diminta sertifikat tahan, IMB ada nggak, perlengkapan administrasi ini menunggu pemda lama," kata Agoes.
Dia menambahkan, infrastruktur pelengkap rusunawa juga menjadi kendala, seperti listrik dan air minum.
"Kalau fisik pemda harus melengkapi dan menyambung air, karena rusunawa itu bangunan harus ada listrik dan air juga ada, kalau air tidak terjangkau kita buatkan sumur-sumur di sekitar tapi itu sementara, seharusnya itu bisa dari PDAM," tambahnya.
Dirjen Cipta Karya Kementrian PU, Imam S Ernawi pada kesempatan yang sama menjelaskan, cara untuk dapat mempercepat proses penyerahan rusunawa ini ke masyarakat adalah dengan memperjelas terlebih dahulu izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat tanah itu tersedia.
"Harusnya kalau pengen itu cepet, administrasi harus diberesi sebelum dibangun, lahan harus ada sertifikatnya harus jelas, IMBnya harus ada, selama ini tidak ada karena merasa punya pemda nanti aja lah gampang," imbuhnya.
Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian PU beberapa kota yang rusunawa sudah dianggarkan dari tahun 2003/2004 itu ada di Kota Cimahi 2 twin blok, kota Surakarta 1 twinblok, kota Surabaya ada 3 twin blok, kabupaten Gresik 1 twin blok.
Sementara rusunawa yang pembangunannya dianggarkan dari tahun 2004/2005 adalah kabupaten Karawang ada 1 twin blok, kota Jayapura ada dalam anggaran tahun 2005/2006 dengan 1 twin blok. Sisanya ada pada anggaran tahun 2007/2008 dan 2008/2009.
Beberapa twin blok rusunawa yang diserahkan pada hari ini ternyata merupakan twin blok yang sudah dianggarkan pada tahun 2003/2004.
Agoes mengakui memang ada rusunawa yang sudah dianggarkan lama, namun baru sekarang diserahkan ke pemda atau pemkot. Lamanya proses penyerahan rusunawa ini karena permasalahan administrasi yang berbelit dan membutuhkan waktu lama.
"Jadi memang ada tahun 2004 2005 karena begini contoh DKI, ada persyaratan yang diminta sertifikat tahan, IMB ada nggak, perlengkapan administrasi ini menunggu pemda lama," kata Agoes.
Dia menambahkan, infrastruktur pelengkap rusunawa juga menjadi kendala, seperti listrik dan air minum.
"Kalau fisik pemda harus melengkapi dan menyambung air, karena rusunawa itu bangunan harus ada listrik dan air juga ada, kalau air tidak terjangkau kita buatkan sumur-sumur di sekitar tapi itu sementara, seharusnya itu bisa dari PDAM," tambahnya.
Dirjen Cipta Karya Kementrian PU, Imam S Ernawi pada kesempatan yang sama menjelaskan, cara untuk dapat mempercepat proses penyerahan rusunawa ini ke masyarakat adalah dengan memperjelas terlebih dahulu izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat tanah itu tersedia.
"Harusnya kalau pengen itu cepet, administrasi harus diberesi sebelum dibangun, lahan harus ada sertifikatnya harus jelas, IMBnya harus ada, selama ini tidak ada karena merasa punya pemda nanti aja lah gampang," imbuhnya.
Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian PU beberapa kota yang rusunawa sudah dianggarkan dari tahun 2003/2004 itu ada di Kota Cimahi 2 twin blok, kota Surakarta 1 twinblok, kota Surabaya ada 3 twin blok, kabupaten Gresik 1 twin blok.
Sementara rusunawa yang pembangunannya dianggarkan dari tahun 2004/2005 adalah kabupaten Karawang ada 1 twin blok, kota Jayapura ada dalam anggaran tahun 2005/2006 dengan 1 twin blok. Sisanya ada pada anggaran tahun 2007/2008 dan 2008/2009.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar