Jakarta -Sektor perumahan di Indonesia masih banyak menyisakan pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan baru mendatang. Masalah klasik dan kronis seperti kurang pasok rumah atau backlog semakin melambung hingga 15 juta unit dari 13,5 juta unit rumah.
Belum lagi mandeknya program 1.000 tower rumah susun (rusun) yang tak kunjung selesai. Kesemuanya bakal menjadi tantangan berat bagi presiden baru Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan butuh terobosan pemerintahan baru untuk mencari solusi kekurangan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Presiden yang nanti harus benar-benar mengerti soal perumahan," katanya saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jalan Pasar Baru, Jakarta, Senin (21/4/2014).
Ali mengatakan salah satu terobosan yang harus dilakukan pemerintah adalah membentuk suatu badan yang bertugas untuk melakukan pengadaan tanah dan pembiayaan. Tanah menjadi hal krusial dalam pembangunan perumahan, karena salah satu komponen penting penentu harga rumah adalah tanah.
"Badan ini akan mengelola bank tanah. Dia melakukan pengadaan, misalnya 5% tanah dari BUMN bisa dialokasikan untuk ini. Sisanya misalnya dari Pemda (pemerintah daerah)," jelasnya.
Badan tersebut akan menjamin harga tanah tidak akan terlalu bergejolak seperti yang terjadi sekarang ini. Saat ini harga tanah dilepas melalui mekanisme pasar tanpa kontrol negara.
"Ketika si pasar gila-gilaan kayak gini, badan harus membangun banyak supply supaya harga bisa terkendali," jelasnya.
Menurut Ali, badan ini akan bekerjasama dengan bank untuk menampung uang hasil Tabungan Perumahan (Tapera). Namun menurut Ali sangat minimal sekali bila badan ini bisa bekerjasama dengan pengembang karena berperan sebagai pengembang.
"Dia yang bangun, tapi itu seminim mungkin dibatasi kerjasama dengan swasta, bukan pengembang," tutupnya.
(zul/hen)
Belum lagi mandeknya program 1.000 tower rumah susun (rusun) yang tak kunjung selesai. Kesemuanya bakal menjadi tantangan berat bagi presiden baru Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan butuh terobosan pemerintahan baru untuk mencari solusi kekurangan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Presiden yang nanti harus benar-benar mengerti soal perumahan," katanya saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jalan Pasar Baru, Jakarta, Senin (21/4/2014).
Ali mengatakan salah satu terobosan yang harus dilakukan pemerintah adalah membentuk suatu badan yang bertugas untuk melakukan pengadaan tanah dan pembiayaan. Tanah menjadi hal krusial dalam pembangunan perumahan, karena salah satu komponen penting penentu harga rumah adalah tanah.
"Badan ini akan mengelola bank tanah. Dia melakukan pengadaan, misalnya 5% tanah dari BUMN bisa dialokasikan untuk ini. Sisanya misalnya dari Pemda (pemerintah daerah)," jelasnya.
Badan tersebut akan menjamin harga tanah tidak akan terlalu bergejolak seperti yang terjadi sekarang ini. Saat ini harga tanah dilepas melalui mekanisme pasar tanpa kontrol negara.
"Ketika si pasar gila-gilaan kayak gini, badan harus membangun banyak supply supaya harga bisa terkendali," jelasnya.
Menurut Ali, badan ini akan bekerjasama dengan bank untuk menampung uang hasil Tabungan Perumahan (Tapera). Namun menurut Ali sangat minimal sekali bila badan ini bisa bekerjasama dengan pengembang karena berperan sebagai pengembang.
"Dia yang bangun, tapi itu seminim mungkin dibatasi kerjasama dengan swasta, bukan pengembang," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar